Foto: BossPulsa — Pembayaran digital lewat QRIS kini jadi keseharian masyarakat Indonesia.
Hari ini, Senin 9 November 2026, pemungutan pajak digital resmi diperluas di Indonesia. Kabar ini sempat bikin heboh: banyak yang khawatir transfer antarbank, bayar pakai QRIS, sampai kirim uang ke keluarga bakal ikut kena pajak. Tenang dulu, Bro — faktanya tidak seseram yang beredar di grup WhatsApp. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah meluruskan: ini bukan pajak baru, dan tidak semua transaksi digital jadi objek pajak.
Apa yang Diumumkan Hashim Djojohadikusumo?
Rencana ini pertama kali mencuat dari pernyataan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026. Ia menyebut pemerintah akan mulai melaksanakan pajak digital pada 9 November 2026, dengan semua bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan teknologi finansial (fintech) — termasuk platform seperti Shopee, Lazada, dan GoTo — ikut memungut dan menyetorkan pajak yang selama ini belum dipungut.
Alasannya jelas: penerimaan negara masih rendah. Hashim menyebut penerimaan dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai sekitar 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Klarifikasi DJP: Bukan Pajak Baru
Pernyataan Hashim langsung memicu pertanyaan di masyarakat, dan DJP pun angkat bicara.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan pada Senin 2 November 2026 bahwa kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem ini bukan jenis pajak baru, tidak mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan tidak dimaksudkan untuk memungut pajak atas seluruh transaksi luar negeri.
Artinya, tanggal 9 November bukanlah hari lahirnya pajak baru. Mekanisme dasar SPP-TDLN sudah berjalan sejak 25 September 2026, diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 dan diperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Yang terjadi pada 9 November adalah perluasan pihak yang membantu pemungutan — dari segelintir lembaga menjadi lebih banyak, termasuk bank dan fintech. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menyampaikan rencana melibatkan 30 platform tambahan dari sektor perbankan dan teknologi finansial.
Lalu, Apa yang Sebenarnya Kena Pajak?
Objek pemungutan dalam SPP-TDLN adalah pemanfaatan barang dan jasa digital yang berasal dari luar daerah pabean dan dimanfaatkan di dalam daerah pabean Indonesia. Sederhananya: produk atau layanan digital dari luar negeri yang dipakai di Indonesia.
Ada pula aturan yang sudah berjalan terpisah. Sejak 1 Oktober 2026, berdasarkan PMK 37 Tahun 2025, empat marketplace — Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada — ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual, bukan pembeli. Sementara PPN atas biaya layanan fintech sudah berlaku sejak 2022 lewat PMK 69 Tahun 2022: yang dikenai PPN adalah fee layanannya, misalnya biaya admin top up atau merchant discount rate (MDR) QRIS yang dibayar merchant, bukan nominal uang yang ditransfer.
Transfer, QRIS, dan Kirim Uang: Aman?
Ini bagian yang paling banyak ditanyakan — dan jawabannya menenangkan. DJP memastikan transfer dana dan remitansi atau pengiriman uang tidak otomatis menjadi objek PPN melalui SPP-TDLN. Sistem ini tidak dirancang untuk memungut PPN atas aktivitas transfer uang personal maupun pengiriman uang masyarakat.
Hingga saat ini juga belum ada aturan resmi yang menetapkan transfer antarbank, saldo dompet digital, atau nilai pembayaran QRIS sebagai objek pajak baru. Jadi, bayar kopi pakai QRIS, transfer ke orang tua, atau kirim uang ke saudara tidak berubah apa-apa.
Buat pelaku usaha kecil, ada kabar baik juga. Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan fasilitas pembebasan PPh tetap berlaku: pelaku usaha mikro dengan omzet maksimal Rp500 juta per tahun tetap dikenai tarif PPh 0 persen.
Kenapa Pemerintah Mengejar Pajak Digital?
Di balik polemik ini ada persoalan yang lebih besar. Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, tetapi sebagian transaksi — terutama yang melibatkan penyedia dari luar negeri — selama ini belum tertangkap sistem pemungutan pajak secara optimal. Lewat SPP-TDLN, pemerintah ingin menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi. Banyak negara sudah lebih dulu memungut PPN atas layanan digital lintas batas. Indonesia tidak menciptakan pajak baru, melainkan menutup celah pemungutan yang selama ini ada.
Penutup
Jadi, kesimpulannya: pajak digital yang diperluas mulai 9 November 2026 bukanlah pajak baru. Ini adalah perluasan pemungutan PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri lewat sistem SPP-TDLN, dengan bank, fintech, dan platform digital sebagai pemungut. Transfer uang, QRIS, dan kirim uang antar pribadi tidak otomatis kena PPN, dan UMKM beromzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap bebas PPh.
Yang paling penting sekarang adalah literasi: baca sumber resmi sebelum meneruskan kabar, dan pantau kanal resmi DJP di pajak.go.id serta Kementerian Keuangan untuk perkembangan selanjutnya. Kalau ada potongan biaya baru yang muncul di aplikasi bank atau dompet digitalmu, cek dulu rinciannya sebelum panik.
Bagaimana menurutmu, Bro — apakah perluasan pemungutan pajak digital ini sudah adil, atau masih ada yang perlu dibenahi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa baca juga artikel terbaru lainnya di Ceps Ibo.
0 komentar:
Posting Komentar