Prabowo Cari Pengganti Gibran Usai KTT ASEAN dan APEC, Paripurna MPR 2 Desember — Ini 8 Nama yang Beredar

Presiden Prabowo Subianto di Gedung MPR RI

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di Gedung MPR RI. (Foto: The Iconics)

Kursi Wakil Presiden kosong sejak Gibran Rakabuming Raka mundur pekan ini, dan pertanyaan terbesarnya kini terjawab sebagian: Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal siapa penggantinya. Tapi jangan harap namanya keluar dalam waktu dekat. Prabowo memastikan dua nama calon wakil presiden baru akan ditentukan setelah ia pulang dari rangkaian kunjungan luar negeri.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Di hadapan peserta, Prabowo membeberkan agenda padatnya sebelum kembali mengurus kursi wapres yang kosong.

Ditentukan Setelah KTT ASEAN dan APEC

"Dari sini saya berangkat ke Manila, (KTT) ASEAN. Bukan jalan-jalan. Dari Manila saya ke Tiongkok, Shenzhen. Dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden," kata Prabowo.

Dari Manila, perjalanan dinas Presiden berlanjut ke Shenzhen, China, untuk mengikuti rangkaian KTT Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 yang digelar pada 18–19 November 2026. Setelah seluruh agenda kenegaraan itu tuntas, barulah Prabowo akan memfokuskan perhatian pada penetapan dua nama calon wakil presiden untuk diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Prabowo memberi isyarat bahwa memilih pendamping presiden di tengah masa transisi bukan keputusan yang bisa diambil tergesa-gesa. "Harus dapat bisikan dari yang di atas yang maha kuasa," ujarnya, disambut tawa hadirin.

Di hari dan lokasi yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menemui Prabowo untuk menyerahkan surat resmi permintaan pengajuan dua nama calon wakil presiden menyusul pengunduran diri Gibran. Surat pengunduran diri Gibran sendiri telah diserahkan langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Mekanisme Konstitusi: Dua Nama, Paripurna 2 Desember

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa bakti diatur tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Aturannya jelas: Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR, lalu MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu di antaranya.

Setelah dua nama dari Presiden diterima, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan syarat administratif maupun konstitusional kedua kandidat. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Presiden memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyerahkan dua nama tersebut sebelum sidang paripurna digelar. MPR sendiri telah menjadwalkan rapat paripurna pada Rabu (2/12/2026) untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden definitif.

Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan sejak terjadi kekosongan jabatan. Artinya, jadwal 2 Desember masih berada jauh di dalam batas waktu konstitusional tersebut.

Delapan Nama yang Beredar di Bursa

Meski belum ada nama resmi dari Presiden, bursa kandidat sudah ramai. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkap delapan nama potensial yang berasal dari unsur partai koalisi maupun nonkoalisi. Nama-nama itu adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Prabowo sendiri sudah meminta partai-partai pengusung pemerintah membahas nama calon pengganti. Arahan itu disampaikan dalam pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam. Doli menegaskan Golkar menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden dan akan mendukung siapa pun yang dipilih.

Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan kunci ada di tangan Presiden. "Kalau presiden tidak memasukkan dia di antara dua calon, ya tidak bisa terpilih. Kuncinya ada di presiden," kata Bambang, Wakil Ketua MPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jumat (13/11/2026). Ia juga menyatakan PDIP belum membahas secara internal kemungkinan Puan menjadi kandidat pengganti Gibran.

Bola Ada di Tangan Prabowo

Pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie menyoroti satu hal penting dalam polemik ini: UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti Gibran berasal dari partai politik pengusung. Pengisian kursi wapres sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR.

Dengan kata lain, siapa pun bisa masuk daftar dua nama itu selama memenuhi syarat konstitusional — dari partai pengusung atau bukan. Semua mata kini tertuju pada Prabowo: setelah pulang dari Manila dan Shenzhen, dua nama itu harus segera diserahkan agar MPR bisa memverifikasi dan menggelar paripurna pada 2 Desember mendatang.

Satu hal yang pasti: kursi wapres tidak akan lama kosong. Prosesnya sudah berjalan, jadwalnya sudah ditetapkan, dan tinggal menunggu keputusan Presiden. Siapa yang akan dipilih Prabowo? Kita tunggu bersama.

Baca juga: Gibran Mundur dari Kursi Wapres: Surat ke Prabowo, Paripurna DPR, dan Apa yang Terjadi Selanjutnya

Sumber: Investor.id, OneNews, dan Afu.id (14 November 2026).

Share on Google Plus

About Cukbo

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar